Jokowi Bakal Dilamar Prabowo Jadi Cawapres

Jakarta:  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo  ternyata punya jawaban soal rencana Partai Gerindra yang ingin mengajukan dirinya sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pemilihan Umum 2014. Jokowi mengaku, emoh memikirkan hal lain di luar masalah Jakarta. " Enggak mau mikirin di luar Jakarta. Enggak mikir, enggak mikir" kata Jokowi di Balai Kota, Kamis 14 Februari 2014.

Jokowi mengatakan, masih banyak masalah di Jakarta yang harus Ia urus. "Saya mau urus macet, banjir saja, yang lain enggak dulu," kata Jokowi.

Sebelumnya seperti diketahui, nama Jokowi termasuk yang teratas dalam survey calon presiden terpopuler oleh Pusat Data Bersatu pimpinan Didik J. Rachbini. Jokowi selalu mengatakan masih ingin berkonsentrasi mengurus ibukota dan tidak memikirkan hal lain.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon menyatakan kalau partainya berniat mengusung Jokowi pada pemilihan presiden 2014 mendatang. Jokowi diplot untuk menjadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. "Itu merupakan opsi yang mungkin," kata Fadli.

Meski begitu Fadli mengakui Gerindra belum membangun komunikasi intensif dengan bekas walikota Solo itu. Partai belum mau mengganggu konsentrasi Jokowi yang tengah mengupayakan pembenahan Jakarta.

Hingga kini, Gerindra baru mengumumkan penetapan Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu sebagai capres. Namun penetapan Prabowo belum dideklarasikan dan diumumkan secara resmi pada publik.Fadli menyebutkan deklarasi Prabowo belum dilakukan karena partai masih mau konsentrasi menyusun daftar caleg. Lagipula deklarasi dinilai tak terlalu urgen karena pencapresan Prabowo sudah disepakati seluruh elemen partai. "Pada waktunya akan ada deklarasi, dan sebenarnya dari sisi partai tak ada masalah."

Konsentrasi partai pada pemilihan presiden kata Fadli baru diarahkan setelah pemilihan legislatif. Pada pemilu legislatif nanti Gerindra menargetkan bisa merebut dua digit suara.

Sumber  : Dilamar Gerindra, Jokowi Ingin Urus Jakarta Dulu

Budaya Sogok Menyogok untuk Jadi PNS, Itu "WAJIB"

Emang parah nih kebiasaan yang satu ini. Budaya sogok menyogok untuk jadi seorang PNS bukanlah rahasia umum lagi di Negeri kita ini. Bahkan hasil sogokan bisa miliaran rupiah dalam satu periode.
Saat ini Pemerintah pusat mewacanakan untuk menghapus kewenangan kepala daerah sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wakil Ketua Tim Independen Komite Reformasi Birokrasi Sofian Effendi menjelaskan, dicabutnya kewenangan penerimaan PNS dari pejabat tertinggi di suatu daerah ini karena maraknya praktek jual beli kursi PNS yang hingga saat ini tidak terhindarkan.

Dia mencontohkan, dalam satu kabupaten kepala daerah meminta tambahan 2.000 pegawai. Berdasarkan data yang dimilikinya, rata-rata pejabat daerah mematok suap Rp150 juta per orang agar diterima menjadi PNS.

Sofian menjelaskan, dengan pundi sogokan yang mencapai miliaran rupiah ini, maka dalam satu periode penerimaan PNS tersebut kepala daerah mampu melunasi utang yang dia pakai untuk kepentingan kampanye. Sementara tahun berikutnya praktek suap yang masih terjadi disimpan sebagai keuntungannya pribadi, kelompok ataupun golongan.

Mantan Rektor UGM ini menyatakan, kewenangan pejabat politik dalam pola perekrutan pegawai negeri juga karena alasan pegawai yang dipilih kebanyakan berdasar pertimbangan politik dan bukan diukur dari kompetensi agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sofian menjelaskan, dengan adanya Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka pemerintah pusat akan memberikan kewenangan penerimaan PNS pada sekretaris daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota dan sekretaris kementerian untuk tingkat pemerintah pusat.
Guru Besar Fisip UGM ini menjamin, penerimaan PNS model baru ini akan dengan mudah menghapus praktek suap PNS di daerah dan pusat. Apalagi di RUU ASN juga akan membentuk komisi aparatur sipi negara yang akan mengawasi kinerja semua birokrat dan juga birokrasinya.

Komisi ini juga yang akan mengawasi dengan ketat rekrutmen pegawai di semua jenjang. Mereka yang akan memastikan penerimaanya akan berdasarkan pertimbangan objektif, ungkap Sofian.
Sofian tidak menampik bahwa di semua lini formasi PNS selama ini diperjualbelikan. Kebanyakan praktik ini ialah untuk menutupi biaya menjadi kepala daerah. Dari laporan yang masuk ke tim independen penjualan formasi pertahunnya secara nasional mencapai Rp30-Rp35 triliun.
Konsultan Senior di United Nations Development Programme (UNDP) ini pun menerangkan, jika model penerimaan PNS tidak ada sogok menyogok maka PNS akan mempunyai idealisme, integritas dan loyalitas penuh kepada bangsa.
Semoga praktek jual beli kursi PNS bisa dihapuskan. Agar PNS yang terpilih memang benar-benar berkualitas.(okezone)

Anas Tak Lagi Berwenang Teken Undangan Rapimnas PD

Jakarta - - Tak ada tandatangan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dalam undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PD. Rupanya Anas tak lagi berwenang meneken undangan Rapimnas.

"Hal strategis diambil alih sementara oleh Majelis Tinggi, nggak ada soal," kata anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok, kepada detikcom, Jumat (15/2/2013).

Penyelenggara Rapimnas kali ini adalah Majelis Tinggi PD. Meskipun Anas menjabat Wakil Ketua Majelis Tinggi, namun kewenangan sebagai Ketua Umum PD telah diambil alih SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi PD.

Rapimnas PD sendiri digelar pada Minggu (17/2/2013), dibuka pukul 13.00 WIB. Seluruh ketua DPD dan DPC PD diundang dalam Rapimnas PD dengan agenda utama mendengarkan arahan SBY menyangkut penyelamatan partai ini.

"Jadi ini acaranya majelis tinggi. Yang tandatangan Sekretaris Majelis Tinggi dan Sekretaris DPP," katanya.

Mubarok menampik tidak adanya tandatangan Anas dalam surat undangan Rapimnas terkait dengan adanya upaya melucuti kekuasaan Anas. " Diambil alih sementara, tidak ada pelengseran," tegasnya.

Dalam surat undangan yang diperoleh detikcom dari salah seorang pimpinan DPC PD, Jumat (15/2/2013), Rapimnas PD yang diselenggarakan Minggu (17/2/2013) tersebut menggunakan kop surat 'Majelis Tinggi Partai Demokrat' lengkap dengan logo Partai Demokrat.

Undangan Rapimnas PD hanya diteken oleh Sekretaris Dewan Pembina PD Jero Wacik, dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono. Ketua Umum PD Anas Urbaningrum maupun Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak membubuhkan tanda tangan dalam surat undangan tersebut.

Agenda Rapimnas tertulis "Dalam rangka konsolidasi serta menindaklanjuti kebijakan Majelis Tinggi PD, maka digelar Rapat Pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2013" pada Minggu 17 Februari 2013 pukul 13.00 WIB di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Peserta Rapimnas PD seperti dalam undangan tersebut adalah 33 Ketua DPD dan sekitar 560 Ketua DPC PD.

Mantan Presiden Paraguay Harus Tes DNA

Asuncion - - Mantan Presiden Paraguay Fernando Lugo dituding memiliki anak di luar nikah dengan seorang wanita. Untuk membuktikannya, Lugo yang mantan uskup gereja setempat ini pun harus melakukan tes DNA.

Hal tersebut merupakan keputusan pengadilan setempat di Ciudad del Este, Paraguay seperti dilansir AFP, Jumat (15/2/2013). Pengadilan memerintahkan agar tes DNA dilakukan pada tanggal 7 Maret mendatang.

"Saya sangat senang dengan keputusan pengadilan, setelah empat tahun berjuang," ucap ibu sang bocah, Benigna Leguizamon yang mengajukan gugatan terhadap Lugo ke pengadilan.

Anak laki-laki yang disebut darah daging Lugo diketahui bernama Lucas Fernando dan kini berusia 11 tahun. "Akhirnya, kami akan memiliki bukti DNA," imbuh Leguizamon.

Lugo lengser dari jabatannya sebagai Presiden Paraguay pada Juni 2012 lalu. Lugo dimakzulkan oleh Senat Paraguay, hanya beberapa bulan sebelum dia mengakhiri masa jabatannya. Pemakzulan dilakukan karena Lugo campur tangan dalam sengketa tanah setempat.

Di pengadilan, Leguizamon mengklaim Lugo sebagai ayah biologis dari putranya. Hubungan intim keduanya terjadi ketika Lugo masih menjadi uskup di sebuah gereja Katolik di San Pedro. Saat itu, Leguizamon bekerja sebagai tukang bersih-bersih rumah Lugo.

Selama ini pihak pengacara selalu menolak jika kliennya diminta melakukan tes DNA. Mereka beralasan, tes DNA sangat inkonstitusional untuk persidangan ini.

Sedangkan Lugo sendiri sudah mengakui dirinya memiliki dua anak lainnya dari dua wanita berbeda. Kedua anak tersebut lahir di luar pernikahan. Hal ini sangat ironis mengingat Lugo pernah menjadi seorang uskup gereja.

Di luar kasus ini dan kedua kasus di atas, masih ada satu wanita lagi yang mengklaim dirinya memiliki anak dengan Lugo.

Agar Bisa Bekerja, Muslimah Inggris Harus Rela Lepas Jilbab

 

VIVAnews - Diskriminasi masih terus terjadi di negara besar macam Inggris. Kelompok minoritas harus rela menanggalkan identitas mereka demi mendapatkan pekerjaan.

Inilah yang terjadi pada Muslimah di negara ini yang terpaksa melepaskan jilbab demi diterima bekerja. Realitas ini terungkap dalam survei koran The Guardian yang dilansir Al-Arabiya pada Senin, 10 Desember 2012.

Dalam laporan hasil survei dikatakan, selain melepaskan jilbab, kelompok etnis minoritas juga harus mengubah nama mereka agar lebih terdengar "Inggris". Hal ini dilakukan agar mereka tidak menjadi sasaran diskriminasi yang masih marak di negara Ratu Elizabeth itu.

Laporan Guardian mengatakan, tingkat pengangguran Muslimah berjilbab dan kelompok minoritas tidak mengalami kemajuan dalam tiga dekade terakhir.

"Wanita Pakistan dan Bangladesh yang paling terkena dampaknya, sebanyak 20,5 persen pengangguran, dibandingkan wanita kulit putih yang hanya 6,8 persen. Sebanyak 17,7 persen wanita kulit hitam juga menganggur," ujar laporan Guardian.

Laporan ini menunjukkan berbagai rintangan yang menghalangi karir wanita berjilbab dan kulit hitam di Inggris berbeda dengan wanita kulit putih. Menurut laporan, dikatakan bahwa para pengusaha mengaku tidak menerima wanita Muslim karena yakin mereka akan berhenti kerja ketika memiliki anak.

Selain itu, akibat paradigma diskriminasi ini juga, banyak wanita Muslim dan kulit hitam memilih untuk tidak melamar sebuah pekerjaan. Guardian menuliskan, upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini masih belum cukup.

"Berdasarkan temuan ini, kami mengatakan bahwa pendekatan 'buta-warna' pemerintah untuk mengatasi pengangguran tidak mampu mengatasi isu-isu yang dihadapi wanita dari kelompok-kelompok ini," tulis Guardian. (eh)

Bocoran Spesifikasi Tablet Nokia Mulai Beredar

Tab Nokia (concept-phones.com)

Liputan6.com, Rumor yang mengatakan bahwa Nokia sedang membuat TABLET sendiri terus bergulir. Kabar terbaru menyebutkan, tablet versi Nokia akan mengusung sistem operasi Windows RT.

The Verge yang dikutip Rabu (26/12/2012) melansir, Tablet Nokia akan dilengkapi port HDMI dan USB, koneksi seluler, serta layar 10,1 inchi. Menurut salah seorang sumber terdekat perusahaan, tablet pertama Nokia ini akan menggunakan prosesor ARM.

Nokia disebut-sebut akan membuat cover khusus untuk membungkus tabletnya. Cover tersebut dilengkapi keyboard dan dibekali baterai built-in sehingga bisa dipakai untuk mengisi ulang tablet. Terdapat juga kickstand agar tablet bisa berdiri dalam posisi vertikal.

Soal daya tahan, Tablet Nokia diklaim akan memiliki kapasitas baterai hingga 10 jam, dan juga fasilitas quick-charging yang bisa mengisi baterai hingga 50 persen dalam waktu singkat.

Disebutkan lagi, Nokia awalnya akan membangun tablet buatannya dalam skala kecil dulu. Nokia kemungkinan baru akan memperkenalkan tablet buatannya itu di ajang Mobile World Congress pada bulan Februari mendatang.

AT & T dikabarkan akan menjadi mitra operator pertama yang menjual perangkat tersebut. Sampai berita ini diturunkan, Nokia masih belum mau angkat bicara mengenai tabletnya itu. (DEW/DEW)

Hatta Rajasa: Penetapan BBM dan UMP 2013 Harus Adil!

Jakarta : Sebentar lagi tahun 2012 berakhir. Ada banyak pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintah pada tahun 2013, terutama dalam hal harga bahan bakar minyak (BBM) dan upah minimum pekerja (UMP).

Menko Perekonomian Hatta Rajasa memandang harga BBM dan jumlah UMP harus ditetapkan seadil mungkin. Artinya, segala kebijakan yang diputuskan harus menguntungkan semua pihak.

"Menurut saya, coba cari cara yang bisa diterima semua. Inilah dialog. Tidak ada dusta diantara kita," ujar Hatta dalam acara bincang-bincang Sisi Lain Liputan 6 Petang di kediamannya, perumahan Fatmawati Golf Mansion, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (23/12/2012).

Hatta pun berpendapat bahwa untuk saat ini BBM perlu dinaikkan. Apabila, nanti dinaikkan pun, pemerintah harus berpikir matang dan hati-hati.

"Untuk saat ini, kita (pemerintah) sangat hati-hati. Kita hitung dampaknya dulu. Kemarin punya pengalaman buruk. Awalnya semua fraksi mendukung kenaikan. Namun, saat pemerintah mengajukan, protes bergejolak dimana-mana. Akhirnya tidak jadi," kata Hatta.

Terkait UMP, Hatta juga berharap pemerintah bisa menetapkan jumlah upah yang adil. "memang saya hampir berjumpa ke seluruh asosiasi, bahwa memang Indonesia berkeingina untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi, mesti adil untuk kedua pihak, baik pengusaha, maupun buruh," kata Hatta.

Selain membicarakan kebijakan pemerintah, Ketua Umum PAN ini juga bercerita tentang hobinya, yakni mengoleksi lukisan dan memelihara ikan Koi.

"Saya koleksi 200 lukisan. Sebagian dirumah, sebagian di rumah dinas," ungkap Hatta. (Riz)